BERKAS PERMOHONAN IUP

BERKAS PERMOHONAN IUP

PETA LOKASI

PETA LOKASI DISTAMBEN PANDEGLANG

Dinas Pertambangan dan Energi
Jalan Raya Labuan Km.1
Komplek Perkantoran Cikupa - Pandeglang
Telp. (0253) 201347 Fax (0253) 201347.
Email : distambenpdg@gmail.com

BERKAS PERMOHONAN IUJP DAN SKT

EmailMeForm

BERKAS PERMOHONAN IUJP dan SKT

Pada halaman ini saudara dapat mengirimkan berkas permohonan yang dilampiri dengan persyaratan yang telah ditentukan.

ALAMAT EMAIL

EMAIL YANG DAPAT DIHUBUNGI

No.	Nama	Email
1	Dinas Pertambangan dan Energi	distambenpdg@gmail.com
2	Bidang Pertambangan	bidangpertambangankabpdg@gmail.com

No.	Nama	Jabatan	Email
1	Surya Darmawan.ST.MT	Kabid Pertambangan	suryadarmawan75@gmail.com
2	Roni.ST	Kasi Pengusaha Pertambangan	ronisafarina97@gmail.com
3	Ujer.ST	Kasi Pengendalian Dan Konservasi Lingkungan	ujer.76@gmail.com
5	Maulana Yusup	Pelaksana	maulanayusup67@gmail.com
6	Eneng Ani.SE	Pelaksana	enengani85@gmail.com
7	Wawan Sutiawan	Pelaksana	wawansutiawan96@gmail.com
8	Andri Herdian.S.Sos	Pelaksana	andri.herdian01@gmail.com

SURAT PERMOHONAN SKT

SURAT PERMOHONAN SKT

PAPARAN IUJP DAN SKT

PAPARAN IUJP DAN SKT

PERSYARATAN IZIN GUDANG HANDAK

PERSYARATAN IZIN GUDANG HANDAK

PROSEDUR IZIN GUDANG HANDAK

PROSEDUR IZIN GUDANG HANDAK

SURAT PERNYATAAN SKT

SURAT PERNYATAAN SKT

PERSYARATAN IUJP DAN SKT

PERSYARATAN IUJP DAN SKT

PROSEDUR PENERBITAN IUJP DAN SKT

PROSEDUR PENERBITAN IUJP DAN SKT

PERSYARATAN REKOMENDASI IUP

PERSYARATAN REKOMENDASI IUP

PROSEDUR REKOMENDASI IUP

PROSEDUR REKOMENDASI IUP

SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN

SURAT PERMOHONAN IUP OP KHUSUS PENGOLAHAN

SURAT PERMOHONAN IUP OP KHUSUS PENGOLAHAN

PERMOHONAN IZIN BARU

PERMOHONAN IZIN BARU

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

BERITA ACARA PENINJAUAN LAPANGAN

PERATURAN PRESIDEN RI

PERATURAN PRESIDEN RI

1.Peraturan Presiden RI    Nomor 76 Tahun 2013 .    Tentang Pengelolaan    Pengaduan Pelayanan Publik

KEPUTUSAN MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI

1. Keputusan Menteri ESDM     555K Tahun 1995     Tentang Keselamatan Dan     Kesehatan Kerja     Pertambangan Umum
2. Keputusan Menteri ESDM     1453 Tahun 2000     Tentang Pedoman Teknis     Penyelenggaraan Tugas     Pemerintahan Di Bidang     Pertambangan Umum
3. KEPMENPAN 25 Tahun 2004     Tentang Pedoman Umum     Penyusunan Indeks Kepuasan     Masyarakat Unit Pelayanan     Instansi Pemerintah
4. KEPMENPAN 26 Tahun 2004     Tentang Petunjuk     Teknis Transparansi Dan     Akuntabilitas Dalam     Penyelenggaraan Pelayanan     Publik

Keterangan :

- Bila Link Download Tidak Berfungsi Silahkan Klik Link Baca Lalu Klik Tombol Download
  Di Atas Dokumen Yang Anda Buka.

- Bila Link Print Tidak Berfungsi Silahkan Klik Link Baca Lalu Klik Tombol Print
  Di Atas Dokumen Yang Anda Buka.

PERATURAN DAERAH

PERATURAN DAERAH

1. Peraturan Daerah Provinsi     Banten Nomer 5 Tahun 2012     Tentang Penyelenggaraan     Pertambangan Mineral     & Batubara

PERATURAN MENTERI

PERATURAN MENTERI

1.Peraturan Menteri Dalam    Negeri Nomor 54 Tahun    2009 .    Tentang Naskah Dinas Di    Lingkungan Pemerintah    Daerah
2. Peraturan Menteri Energi     Dan Sumber Daya Mineral     Nomor 1 Tahun 2014 .     Tentang Peningkatan Nilai     Tambah Mineral Melalui     Kegiatan Pengolahan Dan     Pemurnian Mineral Dalam     Negeri
3.Peraturan Menteri Energi    Dan Sumber Daya Mineral    Nomor 2 Tahun 2013 .    Tentang Pengawasan    Terhadap Penyelenggaraan    Pengelolaan Usaha    Pertambangan Yang    Dilaksanakan Oleh    Pemerintah Provinsi Dan    Pemerintah Kabupaten / Kota

UNDANG - UNDANG

UNDANG - UNDANG

1.Undang-undang Nomor 4    Tahun 2009 .    Tentang Pertambangan Mineral    Dan Batubara
2.Undang-undang Nomor 5    Tahun 2014 .    Tentang Aparatur Sipil Negara
3.Undang-undang Nomor 28    Tahun 2009 .    Tentang Pajak Daerah Dan    Retribusi Daerah
4.Undang-undang Nomor 32    Tahun 2009 .    Tentang Perlindungan Dan    Pengelolaan Lingkungan Hidup
5.Undang-undang Nomor 25    Tahun 2009 .    Pelayanan Publik