Kamis, 25 September 2014
Rabu, 24 September 2014
Rabu, 17 September 2014
PERATURAN PRESIDEN RI
PERATURAN PRESIDEN RI
1.Peraturan Presiden RI Nomor 76 Tahun 2013 . Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik |
Selasa, 09 September 2014
KEPUTUSAN MENTERI
KEPUTUSAN MENTERI
1. Keputusan Menteri ESDM 555K Tahun 1995 Tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum | |||
2. Keputusan Menteri ESDM 1453 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan Di Bidang Pertambangan Umum | |||
3. KEPMENPAN 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah | |||
4. KEPMENPAN 26 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik |
Keterangan :
- Bila Link Download Tidak Berfungsi Silahkan Klik Link Baca Lalu Klik Tombol Download
Di Atas Dokumen Yang Anda Buka.
- Bila Link Print Tidak Berfungsi Silahkan Klik Link Baca Lalu Klik Tombol Print
Di Atas Dokumen Yang Anda Buka.
PERATURAN DAERAH
PERATURAN DAERAH
1. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomer 5 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pertambangan Mineral & Batubara |
PERATURAN MENTERI
PERATURAN MENTERI
1.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 . Tentang Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah | |||
2. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 . Tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan Dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri | |||
3.Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 Tahun 2013 . Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten / Kota |
|
UNDANG - UNDANG
UNDANG - UNDANG
1.Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 . Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara | |||
2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 . Tentang Aparatur Sipil Negara | |||
3.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 . Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah | |||
4.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 . Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup | |||
5.Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 . Pelayanan Publik |
Langganan:
Postingan (Atom)